Tangerang – Sistem pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali mendapat apresiasi. Kali ini, penghargaan datang dari Universitas Gajah Mada (UGM).
Penghargaan diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Dadi Budaeri, di Graha Sabha Purnama UGM Jogjakarta. Penghargaan bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Nasional dan Peluncuran Index Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB UGM), Kamis (07/09).
“Jadi UGM yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia tersebut memberikan penghargaan kepada daerah dengan peringkat kondisi keuangan daerah terbaik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Program Studi (Prodi) Magister Ekonomi FEB UGM. Pemkot Tangerang merupakan salah satu pemda yang memperoleh indeks kondisi keuangan daerah terbaik regional Jawa,” papar sekda.
Dari penelitian terhadap 29 pemkot yang ada di regional Jawa, Kota Tangerang dinilai selama kurun waktu 10 tahun cukup transparan dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut kata sekda dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Tangerang 10 kali berturut-turut.
Namun yang lebih penting dari lanjut Dadi adalah pengelolaan anggaran Pemkot Tangerang dapat di rasakan oleh masyarakat.
“Kita patut bersyukur bahwa tata pengelolaan keuangan Pemkot Tangerang dinilai transparan diakui oleh tim independen dari UGM. Kita berharap kedepannya pengelolaan anggaran Pemkot Tangerang bisa terus dirasakan oleh masyarakat”, harapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang Mohammad Noor mengaku, penghargaan tersebut merupakan prestasi yang baik.
“Karena pengelolaan keuangan kita dinilai terbaik di regional Jawa oleh salah satu kampus terbesar dan terbaik di Indonesia. Ini tentu suatu capaian terbaik. Apresiasi atas komitmen kita menghadirkan pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel dan transparan” jelas Noor.
Mewakili Mendagri, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hamdani mengingatkan kembali tentang good governance dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan.
Selain itu, Hamdani menyampaikan sinkronisasi kebijakan penyusunan program/kegiatan dan penganggaran antara daerah dan pusat serta pengalokasian anggaran yang lebih mengutamakan urusan wajib dan ketegasan dalam program prinsip pembagian urusan dan pendanaan yang mengacu pada prinsip money follow function and money follow program.(Humas Pemkot Tangerang)
