Serang – Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten selama setahun terakhir dinilai belum berhasil. Kegagalan tersebut, dilihat dari meningkatnya jumlah dan persentase pendudukan miskin serta membesarnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
BACA JUGA: Ketua MPR Sebut Kemiskinan dan Pengangguran di Banten Tinggi
Dilansir dari Statistik Daerah Provinsi Banten 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Banten pada 26 September 2017 , jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 675 ribu orang dan 5,45 persen. Sedangkan, garis kemiskinannya 389 ribu rupiah per kapita sebulan. Jumlah penduduk miskin di Banten naik dibandingkan pada tahun 2016 yakni 658 orang.
Membesarnya indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan, pengeluaran penduduk miskin di Banten meningkat. Akan tetapi, peningkatannya di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimbas, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Begitu juga pada tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin yang semakin lebar.
BACA JUGA: Usia 17 Tahun Provinsi Banten, Gubernur Wahidin Ajak Masyarakat Bersyukur
Pengentasan kemiskinan diprediksi akan lebih sulit dilakukan, lantaran pemerintah mesti menyusun program intervensi yang lebih tersebar dengan cost yang lebih mahal.
Gagalnya program-program pengentasan kemiskinan dinilai karena program yang masih bersifat parsial dan urban sintetis.
BACA JUGA: Ini Penjelasan LIPI kenapa Kemiskinan di Daerah Sulit Diatasi
Alhasil, kemiskinan terbanyak kerap berada di wilayah sentra pertanian di Banten yakni Lebak dan Pandeglang. Berikut distribusi persentase penduduk miskin di Banten pada Maret 2016, Kabupaten Pandeglang 26,7 persen, Kabupaten Lebak 8,71 persen, Kota Cilegon 5,58 persen, Kabupaten Tangerang 5,29 persen, Kota Tangerang 4,94 persen, Kabupaten Serang 4,58 persen, Kota Serang 3,57 persen dan Tangerang Selatan 1,67 persen.
BACA JUGA: Bupati Pandeglang Klaim Angka Kemiskinan Menurun
Dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pertanian dalam program tersebut agar upaya penurunan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan cepat.(Nda)
