Cilegon – Ratusan buruh dari berbagai aliasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Cilegon, Selasa (4/3/2017). Mereka menuntut agar Pemkot Cilegon menindak pengusaha yang tidak menjalankan Upah Minim Sektoral Kerja (UMSK).
Pantauan Banten Hits, dengan mendapatkan pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian Polres Cilegon. Ratusan buruh tersebut, selain menuntut para pengusaha untuk menjalankan UMSK, buruh juga akan pempidanakan pengusaha yang melakukan union busting atau pemberhangusan serikat kerja.
Dalam orasinya Ketua Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Johan Wahyudi mengatakan, aksi unjuk rasa buruh yang mengatasnamakan Forum Komunikasi SP SB tersebut, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah terkait adanya upaya-upaya union busting yang dilakukan para pengusaha terhadap kaum buruh.
“Kami meminta penjelasan dari pemerintah dan DPRD serta menindaklanjuti adanya upaya-upaya union busting. Mereka tidak nyaman dengan serikat yang terus memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
Selain itu, Johan menjelaskan, bahwa para buruh menyesalkan terkait beredarnya informasi bahwa akan dilakukan upaya peninjauan, terhadap Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pesangon yang diberikan pengusaha kepada buruh.
“Kita akan kepung Kota Cilegon, bahkan kita akan lumpuhkan perokonomian Kota Cilegon, jika tidak ada keputusan dari apa yang dituntut buruh. Ada pesangon saja kita dikebiri,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) Safrudin mendesak, agar segera dilakukan diberlakuannya UMSK.
“ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha dan perusahaan jika tidak memberlakukan UMSK dimana sudah jelas diatur oleh Undang Undang,” ujarnya.(Zie)
