Lebak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak boleh berbangga karena laporan keuangan tahun anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun, pemerintah daerah diminta tak larut dengan berbagai capaian tersebut. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dan justru luput dari perhatian SKPD terkait.
“Satu pihak Pemkab Lebak saat ini gembar-gembor dan bahagia dapat opini WTP. Tapi, miris lihat persoalan yang dihadapi petani yang belum juga belum bisa diselesaikan. Jangan terlena lah, lihat kondisi petani kita!” kata anggota Komisi II DPRD Lebak, Lita Mulyati.
Lita menjelaskan, persoalan yang dihadapi petani itu adalah terkait dengan pemasaran hasil-hasil pertanian. Faktanya, pemasaran masih jadi momok menakutkan bagi para petani.
“Misalnya, pemerintah suruh petani tanam singkong, semua tanam singkong. Nah, pas panen mereka bingung dong ini mau jual ke mana, karena pemerintah tidak menyiapkan pemasarannya. Akhirnya, numpuk itu singkong,” terang Lita.
Kondisi ini kata Lita salah satunya terjadi di Kecamatan Sajira.
“Sudah hampir setahun petani di sana tidak memanen, bingung mereka mau dijual ke mana, padahal sudah ada mesin tapioka,” ujarnya.
Lita meminta Pemkab Lebak membuat langkah yang konkret. Tak sekedar hanya menggelar pameran yang dinilai justru tak efektif.
“Enggak efektif itu. Carikan pasar buat mereka itu yang tepat. Jangan hanya janji support-support untuk pemasaran, ujung-ujungnya hanya pameran,” jelasnya.
“Sebelum program itu dilakukan, matangkan dulu lah planning. Cari dan pastikan dulu pasarnya. Daerah mana nih yang butuh bahan baku tapioka banyak lalu upayakan agar Lebak bisa pasok ke sana, itu kan bisa bantu petani,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lebak Dede Supriatna mengaku, Lebak memang tengah mengurangi pengembangan singkong.
“Kemarin kita difasilitasi sampai ke Lampung akan tetapi analisa ekonomisnya tidak menguntungkan makanya kita kurangi. Saat kita kurangi, tiba-tiba ada pihak swasta yang mengembangkan di Sajira. Memang harganya cukup bagus, tapi sekarang rendah tidak untung. Nanti kita koordinasi dengan dinas perdagangan. Jadi ada dua di sana, dikelola swasta dan kelompok tani,” terang Dede saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2017).
Berbeda dengan jagung yang sudah ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Jagung sudah aman karena sudah ada HPP, kita sudah MoU dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) yang siap tampung,” jelasnya.
Dede mengaku, pihaknya masih terus menganalisis terkait penyebab rendahnya harga singkong.
“Ini kan masih informasi ya, kita belum ada data valid soal harga. Tapi harganya tidak terlalu jatuh ya, hanya gemanya saja yang sudah luas. Kita masih butuh kajian-kajian berapa sebenarnya kebutuhan singkong termasuk untuk di lokal dan daerah lain. Nanti kita cek ke bawah bagaimana sebenarnya masalahnya,” papar Dede.(Nda)
