Pandeglang – DPRD Kabupaten Pandeglang kembali menggelar rapat paripurna Raperda Inisiatir DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD, Selasa (18/7/2017).
Agenda paripurna hari ini adalah mendengarkan pendapat Bupati Pandeglang, Irna Narulita terkait raperda tindak lanjut PP No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD.
BACA JUGA: Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Pandeglang Diusulkan Naik
Namun, banyak kursi anggota dewan yang kosong. Rupanya, sebanyak 18 anggota dari 50 anggota DPRD Pandeglang tak hadir dalam paripurna. Belasan anggota dewan yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut termasuk 2 pimpinan dewan. Rapat yang dijadwalkan mulai pada pukul 10.00 molor satu jam.
“Hanya anggota dari Fraksi NasDem yang semuanya hadir. Tetapi, rapat telah memenuhi kuorum,” kata Ketua DPRD Pandeglang, Wawan Gunawan saat membuka paripurna.
Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Encep Mahfud mengakui, ketidakhadiran anggota pada paripurna hari ini merupakan yang paling banyak sejak ia menjabat sebagai pimpinan BKD. Padahal, paripurna tersebut dinilai penting sebagai upaya penguatan lembaga legislatif.
“Dari pertama saya dilantik jadi salah satu pimpinan di BK, belum pernah sebanyak hari ini yang absen. Padahal ini penting, kepentingan anggota dewan, hajat kita, hajat internal lah,” kata Encep saat ditemui di Fraksi PKS.
Ia belum mengetahui alasan ketidakhadiran 18 anggota dewan karena akan mengkonfirmasi terlebih dahulu.
“Apakah karena acara partai atau ada keperluan keluarga yang tidak bisa diwakilkan atau memamg disengaja. Nanti kita tanya itu,” ujarnya.
Terkait dengan sanksi, Encep menjelaskan, sanksi bisa diberikan jika anggota dewan sudah tiga kali berturut-turut mangkir dari paripurna.
“Secara aturan kan kalau tidak hadir kami konfirmasi ke fraksinya. Kalau tidak hadir tiga kali berturut-turut kami panggil, dan ada tahapan yang harus dilakukan,” pungkasnya.(Nda)
