Pandeglang – Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah ke setiap desa perlu diawasi pengelolaannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada penggunaan dana desa.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang membeberkan kerawanan dana desa yang bisa menimbulkan penyimpangan. Salah satunya, ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengawasan.
“Partisipasi masyarakat salah satunya. Lalu penggunaan dana desa di luar prioritas, pengeluaran anggaran yang tidak transparan dan tidak didukung dengan bukti, belanja di luar yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Kemudian, dana desa yang disalurkan ke RK desa ditarik dan disimpan di luar RK desa,” kata Kasi Intel Kejari Pandeglang, Edius Manan, di sela-sela sosialisasi TP4D terhadap penggunaan dana desa, Kamis (24/08/2017).
Tak hanya itu, Edius menyebut ada beberapa celah penyelewengan dana desa, yaitu pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa setempat dan bahan baku lokal ternyata dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, kemudian pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/RAB, serta proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa.
“Adanya mark-up oleh kepala desa dan/atau aparat desa lainnya, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa dan/atau aparat desa lainnya, perangkat desa didominasi oleh keluarga kepala desa dan/atau orang-orang dekat kepala desa, lemahnya pengawasan dana desa oleh Inspektorat, potensi korupsi tenaga pendamping dana desa dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa,” bebernya.(Nda)
