Jakarta – Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi dan Kepala Kepala DPMPTSP Cilegon Ahmad Dhita Prawira bersama sejumlah orang dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait suap. Iman dan Dhita diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar untuk memuluskan proses izin amdal pembangunan pusat perbelanjaan Transmart di Kota Cilegon.
BACA JUGA: Uang Suap untuk Wali Kota Cilegon Diduga untuk Muluskan Izin Pembangunan Transmart
KPK menyebut, penyerahan uang suap kepada orang nomor satu di Kota Cilegon tersebut merupakan modus baru. Dilansir kompas.com, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sabtu (23/9/2017) mengatakan, uang yang berasal dari PT KIEC dan PT Brantas Abipraya ditransfer ke rekening sepakbola Cilegon United. Pengiriman uang tersebut tercatat sebagai donasi atau sponsorship.
“Kami temukan modus operandi baru menggunakan saluran CSR pada klub sepakbola di daerah,” ujar Basaria, dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.
Uang tersebut ditransfer ke rekening Cilegon United Football Club merupakan arahan Iman. Pasalnya kata Basaria, dua perusahaan tersebut kebingungungan bagaimana cara menyerahkan uang agar tidak terendus penegak hukum.
“Cara ini atas petunjuk kali kota. Cilegon Football Club jadi sasaran CSR,” ucap Basaria.
BACA JUGA: KPK Amankan Rp1,152 Miliar terkait Kasus Suap Wali Kota Cilegon
Uang tidak ditransfer secara sekaligus, namun dibagi ke dalam dua tahap. Dari PT KIEC Rp700 juta dan dari PT Brantas Abipraya Rp800 juta. Basaria menjelaskan, ada memang dari uang tersebut yang digunakan untuk kepentingan klub sepakbola kebanggaan Kota Cilegon itu.
Selain Iman dan Dhita, KPK juga menetapkan tersangka diduga penerima suap yakni Hendry. Sementara, dari pemberi suap, KPK menetapkan tersangka Direktur Utama PT KIEC Tubagus Dony Sugihmukti, Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro dan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo.(Nda)
