Lebak – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh kuasa hukum Setya Novanto. Keduanya dilaporkan atas tuduhan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang.
Aktivis Front Aksi Rakyat Banten (Fakrab) Hendayana Musalev menilai, pelaporan oleh pengacara Setva Novanto merupakan bagian dari akrobatik politik. Ia berharap, pelaporan tersebut tidak mengganggu pada kinerja lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsia.
“Jangan sampai kasus ini diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghambat kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama penuntasan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK,” kata Hendayana, Minggu (12/11).
Menurutnya, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) untuk dua pimpinan KPK tersebut merupakan bagian dari upaya pelemahanan terhadap lembaga antirasuah.
“Jelas, ini bagian dari pelemahan KPK. Sangat aneh, ketika Kapolri sempat tidak tahu ya Bareskrim telah menerbitkan SPDP. Apa memang penyidik tidak koordinasia, rasanya kan tidak mungkin,” katanya.
Kata Hendayana, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta penyidikan dihentikan jika tidak ditemukan bukti kuat merupakan pernayataan normatif.
“Itu pernyataan normatif. Sudah jelas ini strategi pelemahan KPK, harusnya ya di setop,” desak Hendayana.
Dilansir dari tempo.co, terkait pelaporan tersebut, Polri telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbikan pada Selasa (7/11/2017).
“Rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan barang bukti lainnya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri pada Rabu, 8 November 2017.
Surat yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri, Karo Wassidik Bareskrim dan dua terlapor tersebut juga telah diterima oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).(Nda)
