Banten Hits – Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten –sejak era Ratu Atut Chosiyah yang kini dipenjara karena korupsi sampai kepemimpinan Rano Karno–tak pernah membaik. Bahkan, selama 2013 dan 2014, BPK mengganjar pengelolaan keuangan di Banten dengan predikat disclaimer.
Peningkatan predikat BPK baru terjadi 2015, menyusul pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Banten 2015. Namun jika dibanding dengan kabupaten dan kota lainnya di Banten, predikat itu masih jauh dari harapan.
BACA JUGA: Dua Kali Disclaimer, Pemprov Banten Terima WDP dari BPK
Meski Provinsi Banten meraih WDP, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus ada intervensi kuat dalam dalam perencanaan kegiatan, penganggaran, alokasi bantuan sosial, bantuan keuangan, hingga intervensi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Banten.
Hal tersebut diungkapkan Direktorat Gratifikasi KPK Asep Rahmat Suwandha, saat menyampaikan materi dalam Rapat Pembahasan Team KPK dengan Sekda se-Banten bersama Inspektorat di Kantor Bappeda Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (08/06/2016).
Di hadapan sekretaris daerah (sekda) dari delapan kabupaten dan kota di Banten itu, KPK menjelaskan, karena intervensinya sangat kuat di Provinsi Banten, diperlukan komitmen yang kuat juga untuk memperbaiki sistem dan prosedur dalam pengelolaan pemerintahan agar lebih transparan.
“Kami mengharapkan jika hasil pertemuan ini para sekda untuk melakukan proses perencanaan tanpa intervensi,” tegas Asep.
Selain soal intervensi yang kuat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bumi Jawara juga masih sangat tinggi dan memprihatinkan.
“Pencucian uang di Banten jumlahnya masih cukup fantastik,” kata Asep.(Rus)
