Pandeglang – Mafia proyek diduga bergentayangan di Kabupaten Pandeglang, Banten, memonopoli sejumlah proyek di Unit Pengadaan Layanan (ULP) Pandeglang.
Hal itu terungkap saat Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan (KRPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Pendopo Bupati dan ULP Pandeglang, Selasa 25 Mei 2021 kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi meminta ULP netral serta profesional ketika melelangkan paket pekerjaan, jangan mau diintervensi oleh pihak manapun yang ingin meraup keuntungan.
“ULP harus netral dan profesional dalam melaksanakan lelang proyek. Jangan sampai ada hal-hal atau kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada,” kata Udi, Rabu 26 Mei 2021.
Politisi Gerindra ini meminta para pemangku kebijakan agar dapat mengakomodir para pengusaha lokal, agar mereka ikut berperan dalam menjalankan program pembangunan pemerintah.
Dinas terkait dan ULP juga harus bisa memberikan kesempatan dan peluang bagi pengusaha di Pandeglang, tidak boleh mengedepankan kelompok – kelompok tertentu.
“Beri kesempatan terhadap semua pengusaha di Pandeglang khususnya dibidang kontruksi. Karena di Pandeglang ini banyak pengusaha kontruksi yang tergabung dalam wadah-wadah asosiasi, maka saya harap itu bisa terakomodir semua,” harapnya.
Udi juga mengapresiasi massa aksi yang tergabung dalam KRPM. Sebab dugaan adanya mafia proyek ini bakal menjadi perhatian serius DPRD Pandeglang dan apabila dugaan ini benar adanya, DPRD akan mengevaluasi pihak-pihak terkait termasuk ULP.
“Tentu kami merespon aspirasi yang disampaikan masyarakat Pandeglang melalui aksi demo kemarin (Selasa). Kritikan yang disampaikan itu untuk perbaikan pembangunan Pandeglang kedepan, karena mereka juga peduli dan cinta terhadap Pandeglang,” tandasnya.
Editor : Engkos Kosasih
