Pleno KPU Banten (Minggu, 26 Februari 2017) akhirnya menetapkan paslon Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy sebagai pemenang kontestasi Pilgub 2017, dengan perolehan suara 2.411.213 (50.95%), 89.890 (1.90%) lebih banyak dari perolehan suara Rano-Embay sebesar 2.321.323 (49.05%).
Seperti sudah saya tulis sebelumnya (Membaca Jalan ke MK), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hasil ini jelas tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan demikian, mestinya juga selesailah sudah perhelatan demokrasi elektoral yang melelahkan ini. Dan seluruh komponen masyarakat Banten kembali fokus pada pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih tertinggal dan agenda-agenda besar masa depan, baik yang ditawarkan oleh paslon terpilih pada masa kampanye, maupun yang sudah sejak lama dirindukan oleh masyarakat Banten.
Nah, sebelum memulai tugas dan kewajiban-kewajiiban besar dan strategisnya, ada satu hal yang menurut hemat saya harus selalu diingat oleh Wahidin-Andhika sebagai Gubernur-Wagub terpilih. Bahwa sesungguhnya keberhasilan mereka mengungguli RanoEmbay jauh dari signifikan sebagaimana ditunjukkan oleh selisih perolehan suara yang hanya satu persen lebih. Ini artinya hampir separuh dari warga dewasa Banten tidak menghendaki mereka jadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Meski tentu saja fakta ini tidak akan mengurangi sedikitpun legitimasi politik keterpilihan mereka.
Poin penting yang harus diingat, bahwa salah satu alasan mengapa hampir separuh warga dewasa Banten tidak memilih mereka adalah karena persoalan isu dinasti korup yang tidak dapat dipisahkan dari paket paslon ini. Andhika sebagaimana publik Banten mafhum adalah putra Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten sebelum Rano yang dipidana KPK karena kasus suap Pilkada Lebak 2013 dan korupsi. Lebih dari fakta ini, publik Banten juga tahu belaka, bahwa keluarga besar Andhika terutama selama Ratu Atut memimpin banyak melakukan kesalahan kolektif dan sistemik demi keuntungan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya yang tersebar di berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha.
Berlatar fakta-fakta dan dugaan persepsi itulah, hemat saya amat sangat penting bagi paslon pemenang ini, khususnya Andhika Hazrumy untuk secara legawa dan ikhlas menyampaikan sedikitnya 5 (lima) poin penting pernyataan politik sebelum ia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 nanti. Anggap saja ini semacam “taubat (nasuha) politik”. Lebih cepat pernyataan ini disampaikan kepada warga Banten tentu akan lebih baik. Tetapi jika ingin mengambil momentum yang bersejarah mungkin tepat pada saat proses pelantikan/pengambil sumpah jabatan nanti.
Lima Butir Komitmen
Kelima butir pernyataan politik yang saya maksud adalah sebagai berikut. Pertama, (1) permohonan maaf atas nama keluarga besarnya berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (korupsi) yang pernah dilakukan oleh ibunda dan pamannya tempo hari. Kedua, komitmen tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum (korupsi) seperti yang dilakukan oleh ibunda dan pamannya. Ketiga, komitmen untuk menebus dosa-dosa dan kekhilafan kolektif dan sistemik yang pernah dilakukan ibunda dan keluarganya dengan jalan fokus (bersama-sama Gubernur) mengantarkan rakyat Banten pada kerinduannya akan kesejahteraan dan keadilan.
Keempat, komitmen untuk tidak memberi celah dan ruang sedikitpun bagi kemungkinan tumbuhnya kembali praktik-praktik koruptif, kolutif, nepotistik, dan rooving bandit, baik di lingkungan birokrasi, dunia usaha maupun masyarakat sipil. Kelima, komitmen akan melaporkan dan mengantarkan sendiri oknum-oknum keluarga, kerabat, sahabat dan birokrat di bawah pengampuan dan otoritasnya yang terindikasi kuat melakukan perbuatan melawan hokum kepada aparat penegak hukum.
Kelima butir komitmen itu penting dan strategis bukan hanya untuk membangkitkan kepercayaan publik dan menggairahkan optimisme bersama dalam menyongsong masa depan Banten di era yang semakin penuh tantangan dan mungkin juga problematika. Melainkan juga untuk menunjukkan kelegawaan (sportifitas sosio-politik) Andhika atas berbagai kecaman selama ini lantaran musibah politik yang pernah menjadi bagian dari sejarah hidup keluarganya, sekaligus menerima kecaman-kecaman ini dengan hati yang ikhlas.
Komitmen-komitmen itu juga penting untuk menunjukkan pemahaman yang tulus Andika terhadap kekecewaan, bahkan mungkin juga kemarahan warga Banten terhadap apa yang pernah dilakukan ibunda dan keluarganya dulu, sekaligus menunjukkan kesungguhannya sebagai pemimpin (yang dengan posisi sekarang, masih sangat belia, tentu memiliki peluang besar untuk memimpin lebih lama ke depan) untuk memastikan bahwa itu adalah sisi kelam sejarah politik keluarganya yang wajib disudahi di era kepemimpinnya.
Saya kira butir-butir komitmen itu sangat ditunggu oleh masyarakat Banten. Jika pada masa kampanye hal ini tidak disampaikan, mungkin karena pertimbangan taktik-strategi pemenangan dan situasi psikologi politik yang tidak pas. Sekarang situasi sudah berubah sedemikian rupa, setidaknya bersama Wahidin, Andhika sudah terbukti memperoleh mandat mayoritas rakyat. Maka inilah saat yang tepat untuk mendeklarasikan komitmen-komitmen mulia itu. Hakul yakin, Wahidin pastilah juga mendukung. Demikian pula timses dan relawannya, kecuali mereka yang sejak awal memang berniyat jadi bandit!
Penulis adalah Agus Sutisna, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dan STIE La Tansa Mashiro Rangkasbitung
